Prediksi Kondisi Kemarau 2024 saat La Nina Berpeluang Besar Muncul
La Nina, sebagai bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO), sering kali dikaitkan dengan peningkatan curah hujan di Indonesia. Namun, musim kemarau 2024 diprediksi akan tetap kering meskipun ada peluang besar kemunculan La Nina. La Nina, yang ditandai oleh suhu lautan yang lebih dingin dari normal, biasanya memicu curah hujan lebih banyak di Indonesia. Sebaliknya, El Nino yang ditandai oleh suhu lautan yang lebih panas membuat iklim lebih kering. Saat ini, fase ENSO netral sedang terjadi, dengan kemungkinan beralih ke La Nina lemah pada periode Juli hingga September 2024.
Menurut prakiraan Lembaga Kelautan dan Atmosfer AS (NOAA), La Nina dapat berkembang pada periode Juni hingga Agustus dengan peluang 49 persen atau pada periode Juli hingga September dengan peluang 69 persen. Namun, musim kemarau di Indonesia sudah mulai dan akan berlangsung bertahap di seluruh wilayah. Sekitar 19 persen wilayah Indonesia, termasuk sebagian Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jawa Barat, dan Yogyakarta, telah masuk musim kemarau.
Meski La Nina biasanya meningkatkan curah hujan, La Nina yang diprediksi muncul pada tahun ini diperkirakan dalam kondisi lemah. BMKG menyebut bahwa pengaruh La Nina lemah terhadap curah hujan di musim kemarau tidak signifikan. Ini berarti bahwa musim kemarau 2024 akan tetap didominasi oleh kondisi kering. Deputi Bidang Klimatologi BMKG menjelaskan bahwa La Nina lemah tidak akan banyak membantu mengurangi kekeringan yang terjadi selama musim kemarau.
Kondisi kemarau di Indonesia saat ini belum merata di tiap provinsi. Beberapa wilayah masih dilanda cuaca ekstrem akibat aktifnya beberapa fenomena dan gelombang atmosfer, termasuk Madden Jullien Oscillation dan Rossby Ekuatorial. BMKG mengungkap bahwa kekeringan berpeluang besar makin menguat menjelang akhir tahun. Prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa kondisi kekeringan selama musim kemarau akan mendominasi hingga September. Daerah-daerah yang berpotensi mengalami curah hujan sangat rendah, yakni kurang dari 50 mm per bulan, meliputi sebagian Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pada September, curah hujan di bawah 50 mm per bulan masih berpeluang terjadi di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Pada Oktober, kondisi serupa diprediksi terjadi di sebagian Jawa Timur, NTB, dan NTT.
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi dampak musim kemarau yang diprediksi tetap kering meskipun ada peluang kemunculan La Nina. Dalam situasi ini, langkah-langkah mitigasi yang efektif menjadi sangat krusial. Pemerintah, melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan lembaga terkait, harus meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya air.
Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami dampak serius dari kemarau panjang dan cara-cara menghadapinya. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye publik perlu ditingkatkan untuk memastikan semua lapisan masyarakat mengerti pentingnya konservasi air dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi penggunaan air sehari-hari. Sosialisasi mengenai penggunaan air yang efisien serta teknik pertanian yang tahan kekeringan perlu digencarkan.
Optimalisasi penggunaan sumber daya air menjadi hambatan lain yang harus diatasi. Saat ini, banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sistem pengelolaan air yang efisien. Teknologi yang tepat guna, seperti sistem irigasi tetes atau pengumpulan air hujan, perlu diterapkan secara luas untuk memastikan ketersediaan air selama musim kemarau. Namun, penerapan teknologi ini sering terkendala oleh biaya yang tinggi dan kurangnya pengetahuan teknis di tingkat lokal. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan subsidi dan pelatihan kepada petani dan masyarakat di daerah-daerah rawan kekeringan.
Strategi pengelolaan air yang efisien juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antarinstansi. Berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan air sering kali bekerja secara terpisah tanpa adanya sinkronisasi yang baik. Hal ini menyebabkan kebijakan yang tidak terintegrasi dan implementasi yang tidak efektif. Diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta BMKG, untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan air dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan.
Selain itu, sektor swasta juga harus dilibatkan dalam upaya mitigasi ini. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi air dan pertanian bisa berperan besar dalam menyediakan solusi inovatif. Namun, sering kali kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta terhambat oleh peraturan yang kurang mendukung dan birokrasi yang berbelit. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan regulasi yang mendukung inovasi agar sektor swasta dapat berkontribusi secara maksimal.
Di sisi lain, masyarakat di daerah rawan kekeringan sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi kemarau. Ini menjadi hambatan serius dalam upaya mitigasi. Program bantuan dan pendampingan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan dukungan yang diperlukan.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengambil peran utama dalam mengkoordinasikan upaya ini, sementara sektor swasta dan masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan strategi mitigasi. Dengan kerjasama yang erat dan strategi yang tepat, Indonesia dapat menghadapi musim kemarau dengan lebih siap dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap ketahanan air, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. (Andhika Wahyudiono - Dosen UNTAG Banyuwangi)
