JAKARTA, AmbonBisnis.com – Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bagi sekitar 25,1 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas yang masuk kelompok desil 1 hingga 4. Program ini menjadi bagian dari strategi perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, sasaran program pembukaan rekening tersebut mencapai 25,1 juta penduduk dari kelompok masyarakat yang berada pada desil 1–4.
“(Pembukaan rekening untuk usia 17 tahun) 25,1 juta penduduk, desil 1-4,” kata Dradjad di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk membuka rekening bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening perbankan.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp3,8 triliun apabila setiap rekening memperoleh dana awal sebesar Rp50.000.
“Yang kita sedang lihat bahwa yang sejumlah tertentu tersebut (di atas 17 tahun dan belum memiliki rekening) itu membutuhkan dana kalau kita kasih Rp50 ribu itu bisa Rp3,8 triliun,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Airlangga, rekening tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga tengah merancang mekanisme untuk menjaga agar rekening tetap aktif, khususnya bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun yang belum menikah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi bantuan pemerintah.
Anggaran Rp30 Triliun untuk Menjaga Konsumsi Rumah Tangga
Selain program pembukaan rekening, pemerintah menyiapkan bantuan pangan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4. Penyaluran bantuan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Oktober atau awal November 2026.
Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, bantuan pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang konsumsi rumah tangga hingga akhir tahun.
“Sekarang yang kita segera lakukan itu bantuan pangan. Bantuan pangan itu yang kita berikan untuk desil 1-4,” kata Ferry dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tersebut dapat diselesaikan pada periode Oktober–November 2026. Untuk mendukung program itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 triliun.
Ferry menjelaskan, anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat konsumsi rumah tangga agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.
“Yang kita harapkan itu bisa mem-back up, tadi sampaikan Pak Wamen itu kan komponen terbesar dari ekonomi kita kan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah berharap alokasi Rp30 triliun tersebut dapat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
“Dengan Rp30 triliun ini kita harap bisa menjaga konsumsi rumah tangga pada level yang cukup aman untuk menopang pertumbuhan kita di 2026,” lanjut Ferry.
Perluasan Akses Keuangan dan Daya Beli
Program pembukaan rekening dan bantuan pangan menyasar kelompok masyarakat yang sama, yakni penduduk dalam desil 1–4. Kedua program tersebut diarahkan untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan sekaligus menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Dari sisi ekonomi, penyaluran bantuan pangan berpotensi membantu mempertahankan belanja rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah yang memiliki keterbatasan ruang untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar.
Sementara itu, pembukaan rekening dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang belum terhubung dengan layanan perbankan. Namun, efektivitas program tersebut juga akan bergantung pada mekanisme penyaluran dana, kemudahan akses layanan, serta upaya pemerintah menjaga rekening tetap aktif.
Dengan target penerima mencapai puluhan juta penduduk dan dukungan anggaran bantuan pangan sekitar Rp30 triliun, pelaksanaan kedua program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi nasional hingga akhir 2026. (*)
